JATAM Desak ESDM Cabut Izin Tambang: Presiden Joko Widodo, Perintah 1600 Izin Tambang Dievaluasi

  • Share

Jakarta – Sebanyak 2.350 izin pertambangan tengah dievaluasi pemerintah. Jika perusahaan tidak menjalankan kewajiban dengan alasan yang tidak bisa diterima, maka izin usahanya akan dicabut.

Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Tata Kelola Minerba Irwandy Arif mengatakan, jumlah izin tambang yang dievaluasi merupakan bagian dari 5.600 izin pertambangan yang ada saat ini.

Berita terkait:

Menurutnya, mulanya Presiden memerintahkan untuk meninjau kembali sebanyak 1.600 Izin Usaha Pertambangan (IUP), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), dan Kontrak Karya (KK).

“Ternyata bukan 1.600, malah ada 2.300-an yang mendekati 2.350. Semua masalah ini akan dievaluasi. Ini sedang dikerjakan. Mereka yang gak bisa melakukan kegiatan yang tidak bisa diterima, maka perintahnya di ujung akan dicabut,” ungkapnya dalam diskusi daring, Jumat (25/06/2021).

Terima kasih anda memberikan kepercayaan dengan membaca metroluwuk.com jaringan ZONAUTARA NETWORK. Simak informasinya. Tolak hoaks jadilah pembaca yang bijak.

Usulan pencabutan ini mulanya diusulkan oleh Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah dalam diskusi tersebut, lalu diterima Kementerian ESDM dan akan ditindaklanjuti.

“Ini saya kira usulan yang bagus, ini akan saya bawa,” kata Irwandy.

  • Share