Tak Tik Dibalik TWK Singkrikan Pegawai Reputasi Membongkar Kasus Kakap

  • Share

Liputan Khusus– Soal tes wawasan kebangsaan (TWK) telah menyingkirkan puluhan pegawai bereputasi baik mengungkap kasus-kasus kakap yang menjadi sorotan publik lahir dari kiprah para pegawai KPK. Sekitar dua bulan sebelum MoU, KPK dan BKN menandatangani Kontrak Swakelola tentang Penyelenggaraan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN pada 27 Januari 2021.

Surat elektronik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) diterima pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tri Artining Putri pada Rabu, 3 Maret 2021. Isinya terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN). “Kami kaget dapat email. Situasinya menjadi heboh. Ini alih status kok ada tes? ” respon pertama Putri saat membaca surat dari BKN tersebut.

Berita terkait: Benarkah, Isu Komisi Anti Rasuah di Gerogot, 75 Orang ‘Gagal Tes Kebangsaan’

Tri mengaku tidak bisa tidak kaget menerima pemberitahuan tentang ujian TWK tersebut. Sebab sehari sebelumnya sekitar Pukul 9.33 AM, BKN telah bersurat meminta pegawai KPK untuk mencetak kartu seleksi calon ASN, bukan TWK. “Setelah email BKN ada email internal KPK. Bahwa ini jangan ini diapa-apain dulu. Tidak disebutkan assessment TWK. Di sini juga ada IMB,” ungkap Putri kepada sejumlah media yang tergabung dalam Indonesialeaks, Rabu, 2 Juni 2021.

IMB yang disebut Tri ialah kependekan dari indeks moderasi bernegara salah satu tes yang kerap kali dilakukan terhadap calon prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pemberlakukan sederet tes ini yang kemudian dipertanyaan Putri dan ratusan pegawai lain. Tapi saat itu, kata Putri, tidak satu pun pimpinan yang menjawab. Adapun Biro Sumber Daya Manusia KPK malah memerinci metode penyaringan pegawai KPK menjadi ASN. “Tidak ada pimpinan satu pun yang merespons,” ujarnya.

Undang-Undang KPK hasil revisi yang mulai berlaku sejak ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 lalu sejatinya tidak mensyaratkan TWK sebagai ujian saringan masuk menjadi ASN. Pasal 69C hanya menyebutkan pegawai KPK beralih status menjadi ASN paling lama 2 tahun sejak UU itu berlaku. Tapi dengan pasal itu pula, Ketua KPK, Firli Bahuri menerbitkan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai  KPK menjadi ASN. Pasal 5 butir 4 aturan tersebut menyebutkan bahwa KPK menggelar ujian bersama BKN guna memastikan pemenuhan syarat menjadi aparatur negara. “Kebanyakan yang bertanya justru yang tidak lulus,” ungkap Putri.

Draft Mentah Alih Status Pegawai KPK Rapat itu membahas mengenai mekanisme alih status yang mudah dan tidak menyulitkan pegawai KPK, mengingat amanat UU dan PP adalah alih status menjadi ASN.

Jauh sebelum Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan Peraturan KPK Nomor 1 pada 27 Januari 2021 lalu, Biro SDM dan Hukum KPK menggelar sejumlah pertemuan dalam rangka merancang aturan main alih status pegawai. Rapat pertama dimulai pada 27-28 Agustus 2020 di Hotel Luwansa, Jakarta. Selain Biro SDM, Biro Hukum, rapat ini turut dihadiri Pengawas Internal dan Fungsional Dewan Pengawas. Peneliti korupsi dari Pukat Universitas Gajah Mada, Oce Madril pun hadir dalam rapat awal penyusunan peraturan alih status.

  • Share