Urgensi Perda Perlindungan Buruh, Mengatur Hulu & Hilir, Untung daripada Buntung

  • Share

Luwuk– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Soprapto mendukung adanya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja. Memasuki revolusi industri dengan bebagai kemudahan, sudah buntung rugi lagi.

“Ranperda perlindungan dan jaminan kerja buruh di Kabupaten Banggai perlu diwujudkan. Itu amanat konstitusi Negara,” kata Suprapto,

Wawancara liputan khusus bersama Ketua DPRD Banggai Suprapto dari Partai PDI-P menyikapi UU Nomor 11 tahun 2020 menyasar gagasan dibentuknya rancangan peraturan daerah tentang perlindungan buruh hulu dan hilir, diruangannya, Senin (31/5/2021).

Mengapa, regulasi daerah dibutuhkan, adalah perwujudan kepentingan daerah dari kerugian yang ditimbulkan. Selain itu memutus sistem penghilangan hak setiap warga Negara untuk sejahtera dampak multipalyer effeck hadirnya setiap usaha diberbagai sektor hulu dan hilir di Kabupaten Banggai.

“Di Kabupaten Banggai, tidak mono sektor usaha hadir investor. Tapi multisektor, ini yang luput diatur dan evaluasi, karena filosofi buruh itu universal” ungkapnya

Berita terkait: Pertumbuhan Ekonomi Sulteng Membaik Melalui Kebijakan Realisasi Investasi

Kebutuhan regulasi daerah dapat meralaksasi (perpanjangan tangan) kepentingan buruh diberbagai sektor dan masyarakat secara umum menghadapi era industri dan perkebunan skala luas, jasa perdagangan, multifinance usaha saat ini, yang akan membutuhkan sumber daya manusia dan selain itu, juga kesiapan daerah menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Dengan adanya regulasi ini, masyarakat dan private sector dapat mengatur hubungan harmoni. Tidak melulu bermasalah,” ucapnya

Urgensinya Perda Perlindungan Buruh
Situasi kini, hal yang sangat dibutuhkan suatu regulasi daerah, tidak hanya mengatur satu aspek saja, namun soal beragam peristiwa dihadapi buruh.

Hal lainnya adalah revaluasi ketenaga kerjaan telah diatur dalam peraturan pemerintah (PP) 34 tahun 2021 kalau tidak diproteksi akan menjadi kerugian daerah sebagai penunjang pemulihan ekonomi Indonesia masuknya industri dari hulu sampai hilir.

“Sebagaimana dihadapi kini sudah seharusnya dievaluasi yang belum tertata sesuai kewenangan sebagai mandat konstitusi di daerah penghasil bahan mentah atau potensi dapat dihasilkan tidak harus dieksploitasi saja

Saya, di DPRD masih ingat ketika menjabat di Komisi I pada tahun 2009-2012 gelombang aksi buruh dari industri tambang sangat meningkat. Meminta DPRD sebagai keterwakilan rakyat wajib menerima aspirasi dampak kesenjangan tidak memiliki akses berhadapan rekruitmen kebutuhan kerja perusahan tambang saat itu.

Belum lagi menghadapi pengaduan PHK, kecelakaan kerja, tidak adanya jaminan kesehatan. Kecelakaan kerja tidak mendapat pertanggung jawaban korporasi hal ini menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat di daerah ini.

Baca juga: Usman Hamid: Hentikan kriminalisasi dan Lindungi Hak Warga Desa Siuna

“Ini menurutku, suatu kelalaian dan kesenjangan lahir karena ketidak siapan penunjang sumber daya manusia dalam hubungan industri dari hulu sampai hilir,” tuturnya

Kerugian Daerah
Dampaknya adalah aspek sosial lapisan masyarakat. Begitu banyak aspek yang patut diuji untuk melahirkan regulasi daerah yakni, potensi sumber daya alam yang dieksploitasi namun rentan kehilangan pendapatan asli daerah

Peraturan sektoral substansinya telah diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2020, namun subsektor hilir tidak diatur.

Hal ini dapat diatur dalam rancangan regulasi daerah yang dapat diatur sendiri oleh daerah maupun, sektro pendukung sumber daya manusianya. Agar dapat mandiri dan berkarya di Negeri sendiri tanpa, harus mengeluh trush dan akses mendapat kesemapatan lapangan kerja.

“Kalau ini tidak diatur maka, menjadi kerugian tersendiri oleh masyarakat dan daerah”

Secara defacto (kenyataan) dapat dilihat ketika dinas teknis daerah diperhadapkan dengan sitausi kebingungan tiba-tiba, suatu perusahan telah beraktifitas namun, baru diketahui telah melakukan eksplorasi (penelitian) tapi bentuknya eksploitasi. Mencaplok tanah ladang mereka.(masyarakat)

Akhirnya lembaga DPRD menjadi tempat pengaduan masyarakat yang menghadapi masalah yang lahir karena tidak ada regulasi yang mengatur sebelumnya juga metode penanganan penyelamatan aset daerah.

“Lemahnya posisi lolitical will state daerah melindungi masyarakatnya, menjadi problem,” pungkasnya

Regulasi Daerah Mengatur Hulu Hilir
Kayakinan mewakili untung daripada buntung menjadi konsekuensi desakan penting daerah. Untuk berperan menggunakan fungsi regulasi daerah yang diharapkan tidak hanya mengatur manusia tapi juga potensi isi sumber daya alam yang belum diatur dalam UU sektoral.

Yang begIni harus ditata administrasi daerah dalam artian, “menata tegas perolehan hasilnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banggai.” cetusnya

Kita jangan sampai terpedaya dan hanya dapat masalah terima ampas dari lemahnya pengawasan. Dan lebih buntung lagi, dijadikan kuda catur pelaku nakal melihat keuntungan adanya koorporasi.

Contohnya, dokumen perusahan yang lengkap, harusnya DPRD sebagai perwakilan masyarakat sudah sepatutnya mengetahui. Kaitan hasil konsultasi tiga pilar dalam pemerintah di daerah. Hadirnya investasi memanfaatkan sumber potensi yang ada didaerah.

“Bukan nanti ada masalah baru dibawa ke DPRD, ini keliru. DPRD itu diatur melalui konstitusi Negara, bukan hanya sebagai keterwakilan rakyat. Tapi melekat fungsi kontrol, tugas dan wewenang,” tutur Suprapto dalam wawancara diruang kerjanya.

DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah sehingga kedudukan DPRD dan Kepala Daerah setara sebagai penyelenggara pemerintah daerah, bukan lembaga yang berdiri sendiri sebagaimana DPR dan Presiden yang biasa disebut trias politika atau kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Maka fungsi pembentukan perda dapat digagas melibatkan peran eksekutif meski lahir dari inisiatif Badan Legislasi (Baleg) menyetujui atau tidak rancangan peraturan daerah, namun itu bagian program yang dapat diwujudkan oleh DPRD.

Laporan Irwan Merdeka

Baca lainnya: Bisnis Nikel di Banggai, SBSI: Menggelembung Kesenjangan Buruh

  • Share